Washington D.C., 14 November 2025.
KAPSUL4D Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump resmi menandatangani undang-undang pendanaan sementara (temporary funding bill) pada Jumat malam waktu setempat, menandai berakhirnya penutupan pemerintahan (government shutdown) terpanjang dalam sejarah modern Amerika Serikat — berlangsung selama 43 hari.
Langkah ini disambut lega oleh jutaan pegawai negeri federal, kontraktor, dan masyarakat luas yang terdampak langsung oleh kebuntuan anggaran antara Gedung Putih dan Kongres.
🔹 Latar Belakang Krisis
Penutupan pemerintahan dimulai pada 2 Oktober 2025, setelah Kongres dan Gedung Putih gagal mencapai kesepakatan mengenai rancangan anggaran untuk tahun fiskal 2026.
Perdebatan utama berpusat pada rencana pengeluaran pertahanan, pendanaan infrastruktur energi, dan kebijakan imigrasi yang menjadi prioritas pemerintahan Trump.
Akibatnya, lebih dari 800.000 pegawai federal harus dirumahkan sementara tanpa gaji, sementara ratusan ribu lainnya tetap bekerja tanpa bayaran penuh. Layanan publik penting seperti pemrosesan visa, pengawasan keamanan bandara, dan beberapa program bantuan sosial mengalami gangguan signifikan.
🔹 Isi Undang-Undang Pendanaan Sementara
Undang-undang baru ini memberi pendanaan sementara selama 45 hari, hingga akhir Desember 2025, untuk memastikan operasional pemerintahan kembali normal.
Kesepakatan tersebut disahkan setelah negosiasi intensif antara Partai Republik dan Demokrat di Kongres, dengan mediasi dari beberapa senator moderat.
Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Trump menyebut keputusan ini sebagai “langkah realistis untuk melindungi rakyat Amerika sambil melanjutkan negosiasi anggaran jangka panjang.”
“Kita tidak bisa membiarkan kebuntuan politik merugikan rakyat. Saya menandatangani rancangan undang-undang ini demi menjaga pemerintahan tetap berjalan,” ujar Trump dalam konferensi pers singkat.
🔹 Dampak Ekonomi dan Politik
Selama 43 hari penutupan, ekonomi AS kehilangan miliaran dolar dalam bentuk pendapatan pajak tertunda, kontrak pemerintah yang terhenti, dan penurunan kepercayaan pasar.
Beberapa analis memperkirakan bahwa shutdown ini mengurangi pertumbuhan ekonomi kuartal keempat sebesar 0,3–0,5%, menjadikannya salah satu penutupan pemerintahan paling merugikan sepanjang sejarah.
Secara politik, krisis ini menimbulkan tekanan besar terhadap Partai Republik dan pemerintahan Trump menjelang pemilihan umum 2026. Beberapa anggota Partai Demokrat menuduh Gedung Putih “menjadikan kebijakan imigrasi sebagai alat tawar-menawar” sementara masyarakat menjadi korban.
🔹 Reaksi dari Kongres
Ketua DPR dari Partai Demokrat menyambut keputusan tersebut dengan hati-hati, menyebutnya sebagai “langkah kecil menuju stabilitas”.
“Kami senang pegawai federal bisa kembali bekerja, tetapi kita membutuhkan solusi jangka panjang, bukan penundaan 45 hari,” ujar Ketua DPR dalam pernyataan resminya.
Sementara itu, Senator Partai Republik menilai kesepakatan ini sebagai “kompromi yang diperlukan untuk menghindari kerusakan ekonomi lebih jauh.”
🔹 Langkah Selanjutnya
Dengan pendanaan sementara yang baru, pemerintahan Trump memiliki waktu hingga akhir Desember 2025 untuk merancang dan menyetujui anggaran penuh tahun fiskal 2026.
Negosiasi lanjutan akan kembali membahas prioritas besar seperti:
- Pendanaan untuk keamanan perbatasan dan kebijakan imigrasi,
- Peningkatan belanja pertahanan,
- Insentif industri energi dalam negeri,
- Program pajak dan kesejahteraan sosial.
Gedung Putih menegaskan bahwa shutdown tidak akan terulang, dan Trump berjanji untuk bekerja sama lebih erat dengan Kongres di masa mendatang.
KAPSUL 4D – Tempat Taruhan Betting Bola Terpercaya Dengan Bonus Cashback Terbesar Hingga 15%
Link Anti Internet Positif : www.ruangmasuk.com
Whatsapp Resmi Kapsul4D : kapsul4d.link/WhatsApp
About the Author
